Asisten I: Penanganan TPPO Harus Disikapi Serius

LUBUKLINGGAU-Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kahlan Bahar memimpin rapat pertemuan lintas sektor kekerasan terhadap perempuan dan anak/TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), bertempat di Op Room Dayang Torek Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Rabu (7/9/2022).

Dalam arahannya Asisten I menyampaikan bahwa penanganan kekerasaan terhadap perempuan dan anak/TPPO di Kota Lubuklinggau haruslah ditanggapi dengan serius dan tentu saja perlu keterlibatan semua pihak.

Ia meminta kepada semua pihak khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) sebagai dinas terkait agar selalu melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lubuklinggau.

Kepala DP3APM, Heri Suryanto, dalam kesempatan itu memaparkan tentang peran Gerakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang.

Hal ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat untuk menangani hal tersebut.

Selain penanganan, pencegahan juga merupakan hal yang perlu sama-sama dilakukan sebanyak-banyaknya. Khususnya demi keamanan terhadap perempuan dan anak di Kota Lubuklinggau, serta kepada masyarakat Kota Lubuklinggau pada umumnya.

Kasat PolPP, Walyusman mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak/TPPO di Kota Lubuklinggau.

Saat ini Kota Lubuklinggau sudah aman. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya orang-orang yang ingin datang ke Kota Lubuklinggau dan juga terlihat dari banyaknya para pedagang dari luar yang berjualan di Kota Lubuklinggau.

"Cobalah kita lihat, banyak sekali orang-orang dari luar Kota Lubuklinggau yang jualan durian di depan Masjid Agung As-Salam. Kenapa mereka mau berjualan disini? selain karena ramai, tentu saja karena rasa aman," ucapnya.

Turut hadir Kabag Hukum, M.Yasin, Sekretaris DP3APM, Dedi Nopembri, mewakili Dinas Sosial, para camat dan lurah, mewakili Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, para pemangku adat di Kota Lubuklinggau, para perwakilan kepala sekolah di Kota Lubuklinggau, serta para penggiat perlindungan terhadap perempuan dan anak.(*/ars)