Pj Wako Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Penanggulangan TBC dan Polio

LUBUKLINGGAU-Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah dilanjutkan dengan rakor penanggulangan TBC dan polio bersama Kemendagri via zoom meeting di Command Center, Perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Senin (15/7/2024).

Dalam rapat tersebut, Mendagri M Tito Karnavian menyampaikan rapat ini merupakan agenda rutin setiap Senin dengan isu yang dibahas meliputi harga beras, pupuk, progres penanganan TBC dan polio.

Menurut Mendagri, Indonesia termasuk yang diakui dunia karena tingkat pertumbuhan perekonomiannya berada pada angka 5,11 persen dengan inflasi 2,51 persen atau peringkat 69 dari 186 negara.

"Penyumbang angka inflasi terbesar ada di sektor makanan, minuman, tembakau dan perawatan pribadi. Oleh karena itu, saya berharap kepada kepala daerah agar terus berupaya menurunkan angka inflasi dimaksud,” imbuhnya.

Masih dikatakan Tito, tingkat inflasi Indonesia menurut provinsi dan kabupaten/kota, Provinsi Sumsel berada diangka 2,48 persen atau dapat dikatakan masih terkendali.

“Saya meminta terus lakukan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” tandasnya.

Indeks perkembangan harga minggu ke ll, komoditi yang mengalami kenaikan meliputi cabai rawit, minyak goreng dan beras.

Terkait vaksinasi polio dan TBC, Mendagri menegaskan setiap daerah harus membentuk satuan tugas (satgas), karena banyak masyarakat yang terdampak lumpuh.

Sementara, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang dapat mengatasi inflasi.

Menurutnya, penyebab produksi mengalami penurunan karena volume pupuk dikurangi 50 persen, 17-20 persen petani tak bisa menggunakan kartu tani.

Kemudian, petani hanya diberikan pupuk satu kali tanam, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) tidak boleh menerima pupuk, alsintan sudah tua, kekeringan akibat El-Nino, saluran irigasi 50 persen perlu direhab, PPL hanya 50 persen dari kebutuhan, bibit unggul berkurang dan anggaran juga turun.

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi sambungnya, adalah dengan optimalisasi lahan dan pompanisasi guna mengatasi Elnino atau kekeringan. Dengan demikian, diharapkan dapat membuat Indonesia sebagai lumbung pangan.

Ikut hadir, Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaluddin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Dishub, H Abu Ja'at, Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria UY dan Inspektur, H Resta Irawan Putra.(*/Acm).