Staf Ahli Bidang Ekubang Ikuti Rakor Penguatan dan Pengelolaan BUMD • Secara Virtual

LUBUKLINGGAU-Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan, AH Ritonga mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), secara online melalui zoom meeting bertempat di Command Center Kota Lubuklinggau, (8/9/2022).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan pemimpin BUMD mempunyai tanggungjawab besar. Selama ini banyak BUMD yang selalu mengalami kerugian. Jika terjadi demikian, untuk apa dipertahankan karena mengarah pada tindak korupsi yang menggunakan sumber dana dari negara.

Untuk itu dirinya berharap kedepan BUMD dapat memberdayakan profesionalitas dan bukan orang-orang yang dekat dengan kepala daerah dan pemerintahan.

Data KPK 2004-2021, 8,15 persen perkara korupsi, terkait dengan pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, kedepan akan dilakukan pembinaan sertifikasi dan kompetensi untuk memperbaiki SDM pengelolaan BUMD dengan berkolaborasi bersama Kemendagri, KPK, BPKP, masyarakat, dan pihak terkait.

Irjen Kemendagri, Tongsi Tohir menambahkan jika ditemukan dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan, maka akan dilakukan pembinaan pengelolaannya. Tapi apabila masih terjadi setelah pembinaan, maka akan diserahkan ke pihak berwajib untuk mengusutnya.

Seharusnya BUMD lebih membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah karena sudah didukung kebijakan serta kemudahan akses untuk pengelolaan BUMD dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Narasumber diisi oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, Agus Fatoni. Diikuti juga Direktur PT Linggau Bisa, H Eddy Syahputra, Direktur PDAM, Hadi Purwanto.(*/acm)