Wako Lubuklinggau Hadiri Tatap Muka Bersama Anggota V BPK RI

PALEMBANG-Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menghadiri tatap muka bersama anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Jum’at (17/3/23) siang.

Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan penyerahan lima LKPD tahun 2022 (Unaudited) yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru, Auditor Keuangan Negara, Slamet Kurniawan, Anggota DPR RI, Bertu Merlas dan Misbakhun, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Andri Yogama serta seluruh Walikota/ Bupati di Sumsel.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi BPK RI dengan seluruh kepala daerah di Sumsel, serta untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntable untuk diterapkan di seluruh daerah Sumsel.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Anggota V BPK RI, Ir H Ahmadi Noor Supit yang telah hadir dan memberikan motivasi kepada seluruh Kepala Daerah di Sumsel.

“Kami mengucapkan terimakasih dan tentunya mohon selalu pendampingan dan motivasi kepada kami semua agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan selalu berusaha mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ucap Deru.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Ir H Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel beserta seluruh kepada daerah di Sumsel yang sudah bersedia hadir dalam rangkaian tatap muka silaturahmi ini.

“Terimakasih atas kesediaan waktunya, semoga silaturahmi ini berdampak baik untuk kita semua,” ujar Ahmadi.

Pada kesempatan itu juga, Ahmadi mengajak seluruh kepala daerah di Sumsel untuk menyamakan persepsi di tahun politik ini.

“Saya berharap agar pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstim yang sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Hadir pula mendampingi Wlai Kota dalam kegaitan ini, Sekda Lubuklinggau H Trisko Defriansyah, Inspektur Resta Irawan, Kepala DPMPTSP Hendra Gunawan, Kasat Pol PP, Walyusman, Kabag Protokol Pimpinan Ongki Pranata.(*Aaf/Net)